ACEH UTARA — Sebuah percakapan pesan singkat yang beredar mengungkapkan adanya dugaan kejanggalan dalam tata kelola keuangan di sebuah instansi pendidikan. SDN.14 Langkahan. Gampong Leubok Mane. Pesan tanggal 24 Juni 2026 tersebut memuat pengakuan mengejutkan. sekolah mengenai penarikan dana rehabilitasi (rehab) sekolah dalam jumlah besar.
dugaan penarikan dana rehabilitasi sekolah pasca banjir tanpa transparansi, pengosongan rekening sekolah transfer ke rekening pribadi, serta indikasi suap kepada kepala dinas merupakan pelanggaran hukum berat yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
ada pesan, membeberkan bahwa Kepala Sekolah telah melakukan penarikan dana rehab gelombang kedua dengan total nilai mencapai Rp300 juta. Berdasarkan rincian yang disampaikan, proses penarikan dibagi menjadi dua metode: sebesar Rp 50 juta diambil dalam bentuk tunai, sementara sisa Rp250 juta ditransfer langsung ke rekening pribadi kepala sekolah Bank Syariah Indonesia (BSI).
- Kasus ini memicu kekhawatiran mendalam mengenai potensi pelanggaran prosedur baku (SOP) pengelolaan keuangan negara di sektor pendidikan. Sesuai aturan, bendahara seharusnya memegang kendali penuh atas pencatatan dan verifikasi setiap pengeluaran, bukan sekadar menjadi alat legitimasi pencairan anggaran.Kasus dugaan penyalahgunaan wewenang dan ketidaktransparanan anggaran sekolah ini kini memerlukan perhatian serius dari Dinas Pendidikan setempat serta aparat penegak hukum guna menelusuri aliran dana rehab agar tepat sasaran demi pembangunan fasilitas belajar mengajar yang layak.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001) adalah payung hukum utama untuk menjerat kasus pemindahan dana sekolah ke rekening pribadi dan dugaan suap kepala dinas.
Selain undang-undang korupsi, tindakan tersebut juga melanggar beberapa regulasi pemerintah lainnya mengenai pengelolaan keuangan negara dan penanggulangan bencana.
1. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor)
. Pasal 2 dan Pasal 3: Menjerat pelaku yang memperkaya diri sendiri atau orang lain, serta menyalahgunakan kewenangan yang dapat merugikan keuangan negara. Penyelewengan dana rehabilitasi pasca-banjir (bencana alam) dapat dikategorikan sebagai keadaan tertentu dengan ancaman hukuman yang jauh lebih berat.Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12: Menjerat tindakan penyuapan. Kepala dinas yang menerima suap (gratifikasi/hadiah) dan pihak sekolah yang memberi suap terancam hukuman pidana penjara dan denda besar.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
. Larangan Rekening Pribadi: Pasal 21 ayat (1) menegaskan bahwa pejabat negara dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBN/APBD untuk tujuan di luar ketentuan.Penyimpanan Dana Negara: Uang negara atau daerah wajib disimpan pada bank umum yang ditentukan, atas nama jabatan dan bukan atas nama pribadi. Pengosongan rekening sekolah ke rekening pribadi adalah pelanggaran total terhadap asas pengelolaan perbendaharaan negara.
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
. Pasal 78: Mengatur sanksi pidana khusus bagi setiap orang yang dengan sengaja menyalahgunakan alokasi dana penanggulangan bencana (termasuk dana rehabilitasi sekolah pasca-banjir). Pelaku terancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun.
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) tentang Juknis Dana BOSP
. Asas Transparansi: Setiap dana bantuan yang masuk ke sekolah (baik BOSP maupun bantuan rehabilitasi khusus) wajib dikelola secara transparan melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) atau ARKAS, serta dilarang keras dipindahkan ke rekening pribadi pengurus sekolah.
